Teknopreneur.com – Pengadaan barang hingga saat ini masih jadi masalah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Penyedia barang dan jasa yang dilakukan secara manual. Dalam melakukan pengadaan barang secara manual rawan terjadinya tindak penyelewengan dana atau korupsi.

Untuk itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 dan Instruksi Presiden No.2 tahun 2014  tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam pada 23 Juni 2014 lalu, telah menandatangani Surat Edaran Nomor:SE.9/SESKAB/VI/2014 yang ditujukan kepada para deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab), Kepala Pusat Data dan Informasi, serta Inspektur Setkab.

Dalam surat edaran selaku Seskab, Dipo Alam menegaskan,“Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/kasa lainnya yang bernilai di atas Rp 200 juta dan pengadaan jasa konsultasi yang nilainya di atas Rp 50 juta pada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet wajib dilakukan secara elektronik (e-procurement) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Dengan demikian, tercipta transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa,” jelas Seskab.

Selain itu, Seskab juga dengan tegas meminta kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pengelola keuangan lainnya agar lebih teliti dan cermat dalam membaca, menganalisa, serta melaksanakan setiap tahap pengadaan barang. “Melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sampai dengan pembayaran, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara,”ujar Seskab.

Seskab menegaskan surat edaran tersebut dibuat dengan sebaiknya, dalam rangka menciptakan sistem tranparansi terpadu sehingga segala macam transaksi dapat dengan mudah diawasi. Dengan begitu, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemerintah yang bersih serta bebas korupsi.