Teknopreneur.com – Seperti yang telah diketahui, Jumlah pembelian telepon seluler dari luar negeri selama satu semester 2014 berada di level yang sama seperti tahun lalu, yaitu sebanyak 25 juta unit. Meskipun begitu, proteksi terhadap serbuan impor berupa pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) masih sulit diterapkan.

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin, Budi Darmadi menyatakan total impor sepanjang tahun lalu sekitar 55 juta unit. “Tahun ini pembelian dari luar negeri berkisar 50 juta. suplai dari produk buatan dalam negeri naik jadi sekitar 10%,” ucapnya.

Kemenperin hingga saat ini, masih ragu menerapkan aturan PPnBM karena khawatir justru memberikan ruang atau kesempatan impor telepon seluler secara ilegal. Implementasi pengenaan pajak penjualan bisa efektif asal registrasi nomor seri ponsel juga diterapkan. Sayangnya kewajiban kepada importir untuk mendaftarkan international mobile station equipment identity (IMEI) sampai saat ini belum terlaksana.

Melalui pendaftaran IMEI, seluruh ponsel ilegal takkan bisa digunakan di Indonesia. Budi Menyatakan,“IMEI juga menyangkut banyak masalah teknis lain, misalnya bagaimana dengan ponsel yang sudah beredar, berapa lama waktu transisi, dan bagaimana untuk ponsel yang dimiliki turis.”

IMEI merupakan rangkaian 15 kode di setiap ponsel yang angkanya berbeda-beda satu dengan lainnya. Nomor ini bertujuan untuk mengidentifikasikan produk yang dipasarkan sebagai bukti barang tersebut asli atau palsu. Registrasi IMEI diharapkan bisa mengurangi peredaran barang ilegal.

Jika pendaftaran IMEI dan penaikan PPnBM dilakukan secara bersamaan, maka akan memberikan efek cukup besar dalam meredam tingginya volume impor. Sejauh ini belum ada kepastian kapan kolaborasi dua aturan ini dilaksanakan. Menperin mengaku lebih mengutamakan pengembangan industri ponsel domestik ketimbang penerapan regulasi seperti PPnBM.

Sekarang setidaknya ada empat perusahaan telepon seluler yang merintis bisnis di dalam negeri, yaitu Axioo, Ti-Phone, Polytron, dan Evercoss.“Pengembangan industri dalam negeri yang harus difokuskan karena industri ini belum besar, sedang tumbuh. Nanti kalau sudah besar, baru diproteksi,” tutup Hidayat.