Teknopreneur.com – Dalam waktu dekat ini pilpres 2014 akan segera digelar , banyak usulan dan pendapat dari pengamat, praktisi, akademisi serta politisi demi memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Caranya adalah dengan penguatan kapasitas institusi penegak hukum melalui kerjasama dan koordinasi antara KPK dengan Dirjen Pajak.

Seperti yang dilansir dalam web resmi Dirjen pajak, terkait pelaporan harta kekayaan para capres dan cawapres yang akan disandingkan dengan laporan pajak, untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Pemerintah Indonesia telah menciptakan mekanisme pencegahan melalui kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para penyelenggara negara dan beberapa pejabat yang dianggap mempunyai kemungkinan untuk melakukan tindak korupsi.

Dengan peraturan ini juga, para pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat, serta melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Ikhtisar dari harta kekayaan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dapat diakses oleh publik melalui situs yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Transparansi menjadi kunci dari pencegahan korupsi ini, masyarakat dapat secara aktif memantau harta kekayaan milik pejabat negara yang dikenalnya. Data yang disampaikan dalam SPT Tahunan ini dapat dicocokkan dengan data milik KPK melalui LHKPN yang dilaporkan oleh penyelenggara negara.

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.011/2013 berisi tentang pengaturan atau tata cara faktur pajak yang terdiri dari faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur Pajak) dan faktur pajak berbentuk kertas (hardcopy).Tranformasi layanan perpajakan yang telah dilakukan oleh dirjen pajak terkait faktur pajak elektronik berupa e-filing, e-SPT, dan e-registration.

Semoga dengan adanya layanan pajak elektrik dan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat mengurangi atau bahkan menghapus tindak korupsi di tanah air. Sehingga pengeluaran uang pajak untuk pembangunan, digunakan sesuai perencanaan serta tepat sasaran.