Teknopreneur.com – Meningkatnya kebutuhan akan konektivitas sebagai bagian dari sarana telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia, membuat para produsen maupun distributor yang ada di Indonesia, menjual alat atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak sesuai izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja, hal tersebut membuat pemerintah geram khususnya Kementrian Komunikasi dan Informatika yang mengharuskan mereka melakukan kegiatan operasi penertiban.

Pada tanggal 23 April 2014 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), melalui Direktorat Pengendalian Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, telah mengadakan operasi penertiban alat dan perangkat telekomunikasi berskala nasional terhadap sejumlah distributor atau importir yang menjual alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki izin edar.

Kegiatan operasi tersebut, berdasarkan UU Nomor 36 tentang telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pelekomunikasi dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 29/PER/M.KOMINFO/8/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi. Menteri Kominfo, Ir. Tifatul Sembiring menyatakan, “Ketiga kebijakan tersebut menyatakan bahwa seluruh perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, digunakan, dan atau diperdagangkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan yang berlaku, dalam hal ini adalah persyaratan adanya sertifikasi perangkat telekomunikasi.”

Dari hasil penertiban tersebut, telah diamankan perangkat penguat sinyal (repeater) seluler sebanyak 12 buah dan perangkat pengacak sinyal (jammer) sebanyak 2 buah. Penertiban ini dilakukan karena makin banyaknya gangguan telekomunikasi seluler timbul yang diakibatkan oleh kedua perangkat tersebut, sehingga penyelenggara telekomunikasi tidak dapat memberikan kualitas pelayanan secara maksimal.

Harus diakui, sebagian warga masih banyak yang melakukan tindak kecurangan tersebut yang juga diakibatkan kualitas pelayanan penyelenggara telekomunikasi yang buruk. Oleh karena itu, diharapkan kepada para operator telekomunikasi untuk tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi dengan harapan tidak memacu masyarakat untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Kementerian Kominfo dan aparat penegak hukum dalam waktu dekat ini akan melakukan penertiban kembali terhadap perdagangan repeater dan jammer,yang digunakan secara ilegal oleh masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan kembali, demi mengatasi masalah gangguan telekomunikasi dalam hal konektivitas agar kualitasnya dapat dinikmati masyarakat secara maksimal.