Home Uncategorized Indonesia Perlu Kembangkan Nasionalisasi Pemilu E-Voting

Indonesia Perlu Kembangkan Nasionalisasi Pemilu E-Voting

31

Teknopreneur.com – Indonesia sebagai negara demokrasi, identik dengan pesta demokrasi yang masih menggunakan bilik suara dan kertas yang menghabiskan jutaan kubik kayu dan waktu berhari-hari untuk menghitung surat suara. Mengingat Indonesia yang memiliki penduduk lebih dari 250 juta penduduk dengan tempat tinggal yang dibatasi dengan laut dan pulau-pulau. Indonesia perlu mengembangkan teknologi untuk memperbaharui sistem pemilihan umum seperti ini. Seperti yang telah dicoba di Boyolali Jawa Tengah, Jembrana, Tabanan Bali, dan Musi Rawas Sumatera.

Teknologi sistem pemilu terbaru tersebut pernah dicoba di desa Taba Renah, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas contohnya. Menggelar Pilkades dengan teknologi e-voting (suara elektronik). Lebih dari 6000 penduduk desa tersebut telah menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan pungutan suara elektronik atau e-voting yang dipantau langsung oleh akedemisi dan mahasiswa. Teknologi e-voting digunakan karena memiliki beberapa keunggulan seperti tidak perlu mencetak surat suara, pemberian suara mudah  dilakukan dan dapat mengakomodir pemilih berkebutuhan khusus.

 Pemilihan e-voting sendiri telah mempunyai landasan hukum di Mahkamah Konstitusi, dalam amar Putusan No. 147/PUU-VII/2009. Penggunaaan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pemilu ini juga telah didukung dengan landasan lebih kuat yakni UU No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transanksi elektronik (ITE).

Dalam  UU ITE pasal 5 ini menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen eletronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian diharapkan hasil Pemilu yang dihitung dan disampaikan secara elektronik telah dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah untuk menentukan hasil Pemilu.

Nasionalisasi e-Voting di Indonesia

Keefektifan penggunaan teknologi tidak jauh dari penggunanya itu sendiri. Generasi Indonesia pada 2020 merupakan generasi emas yang bakal melek teknologi dirasa cukup mampu untuk menerapkan pemilu teknologi seperti e-voting. Seperti yang telah dibicarakan dalam Bali Democracy Forum (BDF) VI pada (7/11/14) lalu di Bali. Isu mengenani pemilihan suara melalui teknologi informasi dan media elektronik seperti e-voting dan e-counting, yakni proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi dirasa telah cukup aman dan bisa diaudit.

Dengan adanya bonus demografi penduduk Indonesia yang diperkirakan jatuh pada tahun 2020 hingga 2030, penerapan pemilu berteknologi ini patut menjadi pertimbangan. Mengingat jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) lebih besar atau sekitar 70% dibandingkan jumlah penduduk muda (dibawah 15 tahun) dan lanjut usia (65 tahun keatas) atau tidak produktif hanya sebesar 30%. Sehingga pada penerapannya dirasa cukup efektif. Karena pada masa tersebut, penduduk akan siap dengan menggunakan teknologi ini.

Di Indonesia, tercatat setidaknya sudah ada dua nama aplikasi yang berfungsi melakukan tugas pemantauan pemilu dengan elektronik, yakni MataMassa dan APSI. APSI merupakan aplikasi pada ponsel atau gadget lain yang  dikembangkan oleh mantan Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), aplikasi ini memungkinkan masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi sebagai saksi atau pemantau dalam pelaksanaan pemilu. Sedangkan MataMassa sendiri merupakan gagasan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bekerjasama dengan ICT Laboratory for Social Changes (iLab), serta didukung oleh Southeast Asia Technology and Transparency Initiative (SEATTI), aplikasi ini terlahir sebagai aplikasi pemantau pemilu independen untuk wilayah  Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.  

Nah, sekarang sudah siapkah Indonesia menyambut demokrasi berbasis IT?