Teknopreneur.com – Direktur PT Indosat Multi Media (IM2), Indar Atmanto yang pertengahan tahun lalu dinyatakan bersalah kini mengajukan banding ke tingkat Mahkamah Agung. Indar divonis bersalah karena telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan jaringan 3G agar IM2 dapat menggunakan frekuensi radio 2,1GHz milik Indosat. Indar dinilai melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, ia mendapatkan hukuman 4 tahun, denda Rp 200 juta dan uang pengganti 1,3 triliun. Sedangkan Harry Sasongko, Dirut Indosat JSS dan HS, kasusnya masih di tingkat penyidikan di Kejaksaan Agung. Denny AK, Ketua Lembaga Swadaya Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM KTI) yang melaporkan kasus IM2, pun turut divonis bersalah. Ia dipenjara selama 16 bulan karena terbukti memeras Indosat Rp 30 miliar.

Ada yang ganjil dari hukum yang ada di Indonesia, jika ditinjau dari PP 52 Tahun 2000, dasar hukum yang memerintahkan penyelenggara jasa melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan penyelenggara jaringan, di mana salah satu jaringan itu adalah jaringan seluler yang beroperasi di pita 2.1GHz. Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerjasama antara Indosat dan IM2 adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan PP Nomor 52 Tahun 2000 memerintahkan dua pihak untuk bekerjasama.

 ”Jika ternyata keputusan Mahkamah Agung berbeda dengan pendapat dari Industri telekomunikasi yang menyatakan dan IM2 dinyatakan bersalah maka akan berdampak langsung bagi industri jasa internet di Indonesia,” ujar Ilham A Habibi, Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Karena keputusan pengadilan itu akan dijadikan pedoman atau yurisprudensi oleh aparat penegak hukum baik di ibu kota maupun di daerah internet service provider (ISP) yang melakukan tindakan yang sama dengan IM2. Saat ini di Indonesia terdapat 280 ISP yang sebagian adalah perusahan kecil dan menengah yang menjalani kerjasama serupa dengan IM2. Sehingga jika IM2 dinyatakan bersalah maka akan berdampak kepada layanan perbankan atau online banking dan ATM serta bisnis lainnya termasuk transportasi.

Penyelenggara jasa internet yang bergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) pun merasa khawatir jika kasus IM2 bisa berdampak pada kelangsungan bisnis mereka. Jika mereka turut dinyatakan bersalah maka kemungkinan akan didenda 1,3 triliun. Mereka merasa dan kemungkinanakan gulung tikar jika mereka harus membayar denda. 

Untuk menanggapai kasus ini maka DETIKNAS mengambil sikap untuk melakukan pengkajian,evaluasi, dan masukan untuk menetapkan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ini. Detiknas berharap MA bisa melakukan rekonstruksi kembali kasus ini dari awal, sehingga didapatkan keputusan yang bijaksana. Seperti yang diketahui, IM2 adalah penyelenggara jasa internet yang juga bagian dari telekomunikasi, sementara Indosat adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi. Dan sudah menjadi kewajaran dalam industri telekomunikasi, penyelenggara jasa internet harus melakukan perjanjian kerjasama agar dapat memberi akses internet lewat infrastruktur penyelenggara jaringan telekomunikasi.

“Kita harapkan MA mengadakan rekonstruksi ulang. Kasus ini belum final sehingga masih mungkin IM2 dinyatakan tidak bersalah, atau malah dibebaskan,” tutur Setyanto anggota Detiknas saat konfrensi pers di kantor PT IlThabi Rekatama (5/3). Apalagi kasus ini oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berulang kali menegaskan tidak ada yang salah dalam kerjasama Indosat dan IM2.