Teknopreneur.com – Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) persero, sebagai pelaksana penjaminan dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Hal ini, sebagai bentuk antisipasi dalam mempercepat usaha pembangunan infrastuktur agar tidak teresistensi oleh situasi politik nasional.

Institusi yang kepemilikannya 100% milik Pemerintah Indonesia dan memiliki dukungan permodalan sebesar Rp4,5 triliun ini, dibentuk sebagai penyedia penjaminan dalam meminimalisasi risiko campur tangan politik di dalam proyek-proyek Infrastruktur. Hal ini, guna mencapai standardisasi yang sangat tinggi dalam transparansi dan keterbukaan proyek yang dijalankan.

PT PII, seperti info dari laman resminya dibentuk dengan bantuan dari Bank Dunia. Tujuannya, agar dapat melibatkan swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Setelah sepenuhnya dioperasikan, PT PII akan menarik pihak lain (disamping Bank Dunia dan Multilateral Development Agencies lainnya) untuk bermitra dalam memberikan dukungan modal dan memperluas cakupan jaminan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di acara Pameran Infrastuktur Indonesia IIICE 2013 di JCC Jakarta (13/11/2013).

“Harapannya, PT PII bisa jadi mitra bagi PJPK dalam mendorong dan meningkatkan investasi sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dipercepat” ujar Yadi J Ruchandi, Direktur Operasional PT PII.

Sebagai intitusi yang berada dibawah kementerian Keuangan, PII diharapkan dapat melindungi investor dari resiko sosial dan politik selama berlangsungnya proyek sesuai perjanjian. Salah satu proyek yang telah dijalankan adalah proyek Central Java Power Plant. Sebuah proyek pembangkit tenaga listrik berkapasitas 2 x 1000 Mw dengan total nilai Rp30 Triliun. Selain itu, proyek yang juga melibatkan PT PII adalah proyek air minum di Bandar Lampung, proyek PLTU Mulut Tambang 9 dan 10 di Sumatera Selatan serta proyek Air Minum Umbulan di Jawa Timur.