Teknopreneur.com – Pemerintah menetapkan Rp 400 per kilowatt hour (kWh) sebagai harga pembelian atas energi listrik dari pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Sebenarnya peraturan ini sudah disahkan dan berlaku mulai 4 Juli 2013 lalu. Namun, pemerintah baru meluncurkan dan mensosialisasikan aturan itu pada Kamis (15/7) kemarin.

Kenaikan tarif itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota.

Potensi Sampah Masih Belum Tergarap

Saat ini pemanfaatan sampah untuk menghasilkan listrik baru dilakukan di dua tempat pembuangan sampah akhir, yakni di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, dan di Bali.

Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, potensi energi baru terbarukan seperti sampah perkotaan kurang tergarap karena harga bahan bakar minyak terlalu murah. Di Kamboja dan Vietnam, misalnya, harga bahan bakar minyak sudah Rp 20.000 per liter, jauh lebih tinggi dari harga Premium yang hanya Rp 4.500 per liter. ”Sekarang subsidi listrik sekitar Rp 100 triliun dan subsidi bahan bakar minyak lebih dari Rp 200 triliun,” katanya.

Semakin Menguntungkan

Dengan biaya penataan sampah yang masih cukup mahal, mencapai Rp 114.000 per ton dirasa masih belum terlalu menjanjikan bagi investor. Namun, dengan harga baru ini diharapkan bisa memacu investor untuk menanamkan modalnya di PLTSa.

Kini, PT PLN wajib membeli listrik berkapasitas sampai dengan 10 megawatt (MW) dari PLTSa dengan teknologi zero waste Rp 1.450 per kWh jika terkoneneksi pada tegangan menengah, dan Rp 1.798 per kWh pada tegangan rendah. Selain itu, harga beli listrik berkapasitas sampai dengan 10 MW dari PLTSa berteknologi sanitary landfill (teknologi pengolahan sampah pada kawasan tertentu yang terisolir) ditetapkan Rp 1.250 per kWh pada tegangan menengah dan Rp 1.598 per kWh pada tegangan tinggi.