Perkembangan kasus penyalahgunaan jaringan 3G milik Indosat sudah sampai pada vonis bersalah bagi mantan Dirut IM2 Indar Atmanto. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Indar dijatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, karena dianggap terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menandatangani perjanjian kerja sama jaringan 3G agar IM2 dapat menggunakan frekuensi radio 2,1GHz milik Indosat. Indar dinilai melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun putusan ini dianggap keliru oleh Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono. Menurut Nonot, Majelis Hakim mengesahkan kekeliruan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Padahal, PP tersebut mengatur hubungan bisnis antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Seperti yang diketahui, IM2 adalah penyelenggara jasa internet yang juga bagian dari telekomunikasi, sementara Indosat adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi. Dan sudah menjadi kewajaran dalam industri telekomunikasi, penyelenggara jasa internet harus melakukan perjanjian kerjasama agar dapat memberi akses internet lewat infrastruktur penyelenggara jaringan telekomunikasi.

“PP 52 Tahun 2000 adalah dasar hukum yang memerintahkan penyelenggara jasa melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan penyelenggara jaringan, di mana salah satu jaringan itu adalah jaringan seluler yang beroperasi di pita 2.1GHz. Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerjasama itu (antara Indosat dan IM2-red) adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan PP Nomor 52 Tahun 2000 memerintahkan dua pihak untuk bekerjasama,” jelas Nonot.

Fatal Bagi Industri

Selain itu, menurut pandangan Nonot, Majelis Hakim keliru memahami maksud Pasal 9 ayat (2) dari UU Telekomunikasi; dan Penjelasannya. Majelis Hakim dinilai hanya mengikuti sepenuhnya pemahaman JPU bahwa IM2 wajib memiliki izin jaringan. “Pemahaman ini tentu amat fatal, bagaimana mungkin perusahaan yang ingin menyelenggarakan jasa dipaksa harus memiliki jaringan telekomunikasi,” tuturnya.
Nonot menilai ini bertentangan dengan bunyi Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan “Penyelenggara Jasa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi”.

“Putusan ini ancaman bagi dunia telekomunikasi, kiamat internet sudah di depan mata. Karena kalau putusan ini konsisten kepada semua jaringan, maka kiamat sudah,” kata Nonot.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sammy Pangerapan menyatakan, dampak putusan kasus IM2 sangat besar kepada industri penyedia jasa internet.
“Bila IM2 dinyatakan bersalah, maka ada lebih dari 200 penyedia jasa internet yang menerapkan model bisnis serupa, berarti juga harus dinyatakan bersalah dan membayar bea hak penggunaan (BHP) frekuensi sejumlah yang dituduhkan kepada IM2 sebesar Rp 1,358 triliun,” kata Sammy.

Kebanyakan penyedia jasa internet di Indonesia beroperasi dalam skala usaha kecil dan menengah (UKM), yang mustahil membayar denda sebesar itu. Jika denda ini dibebankan kepada penyelenggara jasa internet, menurut Sammy, mereka bisa bangkrut dan berhenti menyediakan jasa internet. Sepertinya putusan pengadilan ini akan menghadapi perlawanan sengit dari pelaku industri internet. Karena selain Indar yang akan mengajukan banding atas putusan tersebut, Indosat pun tidak akan tinggal diam dengan putusan tersebut.

Semantara Masyarakat Telematika malah lebih jauh lagi akan melakukan pengaduan ke Komisi Yudisial. “Kami akan mengadukan Hakim Antonius dkk ke Komisi Yudisial,” tegas Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Sentosa dalam jumpa pers di Hotel Four Seasons, Jakarta. Bisa jadi putusan pengadilan ini akan menjadi lonceng kematian bagi industri internet indonesia, maka tak heran jika banyak yang menentang keputusan tersebut.