Jakarta (25/04), Harus disadari bahwa pentingnya broadband atau jaringan pita lebar di era digital saat ini bagi seluruh aktivitas sosial dan bisnis dalam suatu negara, adalah mutlak. Termasuk di dalamnya layanan masyarakat, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan saat ini sangat bergantung kepada konektivitas jaringan internet. Berpijak dari itu, Sekretariat Kabinet RI mengadakan “BROADBAND GATHERING” bersama Meaningful Broadband Working Group (MBWG) serta pihak-pihak terkait. 

Hadir dalam acara ini Ibnu Purna; Wakil Sekretaris Kabinet,  Wim Tangkilisan; Staf Seskab dan Managing Director MBWG, Ilham A. Habibie; Ketua MBWG, Craig Warren Smith; Chairman dari Digital Divide Institute, Eddy Satriya; Asisten Deputy Menko Ekonomi, Sri Budi Santoso; Dinas Kominfo Pekalongan Kota, Setyanto Santosa; Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, Mira Tayyiba; Bappenas dan M. Andy Zaky; Pemred Teknopreneur Indonesia, serta banyak stakeholder lainnya.

Acara yang bertempat di Sekretariat Kabinet RI ini bertujuan untuk menyusun suatu model kegiatan yang terkoordinasi dalam menyusun sebuah konsep ekosistem broadband. Dalam kesempatan ini, Wim Tangkilisan juga mengemukakan momen  kepemimpinan Indonesia dalam APEC 2013, yang artinya, dalam konteks ini penting bagi semua pemangku kepentingan untuk menyadari urgensi dari realisasi meaningful broadband demi menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang demokratis. 

Dari pertemuan tersebut juga dipaparkan mengenai hal yang mendasar untuk mengatasi digital divide atau kesenjangan digital oleh Tim MBWG, di antaranya adalah konsep: Extend fixed broadband to “citizen-facing” institutions, Accelerate consumer adoption of LTE, “Broadband as Meta-Infrastructure”, Meaningful App Campaign, Value-Added Corridors, I-Mosque, Device Project for Schools, dan Green IT. Di acara yang juga dihadiri oleh Ari Santoso; Kepala PUSTEKKOM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Vensya; Kementerian Kesehatan dan Adie Marzuki; Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Web Indonesia (AIWI) dibahas pula mengenai rencana utilisasi broadband secara optimal.

Salah satu kesepakatan penting dalam pertemuan ini adalah identifikasi perlunya pendekatan dari level tertinggi pemerintahan (Presiden RI) ke Kementerian-kementerian (Top Down) dan juga sebaliknya. Implementasi konsep Meaningful Broadband (MB) di tingkat Kota/Kabupaten juga perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan 5 aspek MB, yaitu: inovasi kebijakan, inovasi teknologi, inovasi finansial, inovasi manajerial dan aspek etika. Apa yang dicapai di level Kabupaten ini dipastikan dapat mendorong akselerasi di level nasional (Bottom Up)

Studi yang dilakukan Tim MBWG di Kota Pekalongan dari tanggal 3 April hingga 6 April 2013 menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi TIK yang dimulai dari regulasi-regulasi lokal daerah sangat menunjang terjadinya integrasi seluruh SKPD dan citizen-facing institutions seperti Puskesmas dan sekolah. Model pelibatan komunitas di Pekalongan telah berhasil mewujudkan Batik-Net, walaupun masih menggunakan long-distance wifi, belum broadband yang sebenarnya (fix line/fiber optic). 

Dari gathering itu, disimpulkan bahwa kepemimpinan (leadership) yang kuat adalah suatu hal mutlak untuk membawa pembangunan broadband yang sangat penting ke tahapan yang nyata. Maka dari itu, kebutuhan nyata bagi seluruh program dan kegiatan dari institusi terkait dalam pemanfaatan broadband ini adalah agregasi seluruh program, baik infrastruktur maupun utilisasi serta pembiayaannya, dalam suatu lembaga yang merepresentasikan seluruh suara dari para stakeholder TIK nasional. Kemudian kompilasi seluruh program serta konsep implementasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai usulan, demi mendapatkan arah (Top Down) serta terciptanya tujuan seperti yang dicita-citakan bersama, yaitu pemanfaatan broadband sebagai landasan pembanguan ekonomi riil secara makro.