Menyusul kebijakan Apple untuk meningkatkan pengawasan terhadap pekerja mahasiswa, Hawlett Packard juga menerapkan batasan baru terhadap pekerja pelajar dan mahasiswa serta tenaga outsourcing di pabrik-pabrik mereka di seluruh China. Langkah HP ini dianggap sebagai sebuah pergeseran sudut pandang perusahaan elektronik  yang signifikan terhadap sistem perburuhan di China.

Selama ini banyak pabrik di negeri tirai bambu tersebut yang mengandalkan tenaga kerja yang berstatus pelajar SLTA, SMK, Perguruan Tinggi, dan pekerja paruh waktu untuk mengatasi lonjakan pesanan dari para pelanggan mereka. Banyak pekerja pelajar di cina yang mengeluhkan tindakan adiminstrator sekolah yang memasukkan mereka dalam jam kerja yang panjang namun dalam jangka waktu yang pendek pada pekerjaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan studi mereka. Hal ini diperparah dengan tingkah pemerintah daerah yang terkadang meminta sekolah-sekolah menyediakan tenaga kerja pelajar. Pihak sekolah pun menikmati hal ini karena imbalan bonus yang diberika oleh pabrik-pabrik.

HP telah memberlakukan aturan yang ketat bagi suplayer mereka di China untuk meniadakan tenaga kerja pelajar dan mahasiswa. Selain itu HP juga menegaskan setiap pekerja harus bekerja karena keinginannya sendiri bukan karena paksaan dari pihak manapun. Seperti yang dilansir NYtimes.com, Aturan ini juga mensyaratkan bahwa pekerjaan siswa harus sejalan dengan bidang studi yang mereka geluti. Dengan begitu, HP tidak akan menerima suplayer dengan tenaga kerja pelajar yang tidak ada hubungannya dengan elektronik atau manufaktur.

Harus diakui, menegakkan aturan kerja di China selalu sulit, karena pabrik dan perusahaan-perusahaan besar harus memenuhi permintaan produksi di tengah keterbatasan tenaga kerja—bahkan ini telah diatur di undang-undang dan tetap diacuhkan. Krisis tenaga kerja ini menurut analisis banyak pihak adalah dampak dari kebijakan satu anak yang sangat ketat pada tahun 1980 dan 1990 sehingga usia produktif saat ini sangat sedikit.