Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan bahan bakar  ramah lingkungan bagi kapal nelayan penangkap ikan untuk meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil seperti solar dan bensin.

“Pengembangan bahan bakar ramah lingkungan bagi nelayan sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam blue economy,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Heryanto Marwoto, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Namun, menurut Marwoto, persoalan dalam pengembangan bahan bakar ramah lingkungan adalah dalam penggunaan “double-sided solar panel” yang bentuk prototipenya masih harus disempurnakan.

Proses penyempurnaan tersebut, ujar dia, antara lain untuk melakukan perhitungan seberapa jauh tingkat efisiensi yang dapat dihasilkan dan kemudian guna melakukan duplikasi bagi motor tempel kapal ikan.

Selain itu, lanjutnya, pihak swasta juga telah turut menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dengan berinisiatif membuat prototipe solar panel bagi kapal bertonase 20 GT (gross ton).

Ia menjelaskan, prinsip “blue economy” pada dasarnya menekankan pada inovasi dan kreatifitas untuk mengolah limbah menjadi bahan baku sebuah produk tanpa sehingga tidak lagi menyisakan limbah (“zero-waste”).

“Maka dari itu, kita perlu siapkan pelabuhan perikanan yang mengadopsi `blue economy` di industri-industri pengolahan untuk memanfaatkan limbah seperti plastik, ikan dan sampah menjadi produk turunan seperti pakan ikan dan tepung ikan,” katanya.

Sebelumnya, KKP telah menyurati Kementerian ESDM untuk mendukung program konversi energi ramah lingkungan bagi kapal-kapal perikanan antara lain berupa solar cell, hybrid, compressed natural gas (CNG), termasuk penggunaaan angin untuk menghasilkan listrik sebagai penggerak kapal perikanan.

Terkait program konversi energi dari BBM ke gas untuk 2012, KKP telah menyerahkan 30 tabung gas elpiji kepada nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lekok, Pasuruan dan 100 tabung untuk nelayan di PPI Muara Angke Jakarta.

Bisa jadi langkah KKP ini menjawab persoalan BBM bagi para nelayan, sebab selama ini nelayan selalu dibebani oleh harga BBM yang tinggi. Sementara mereka tak mungkin melaut tanpa BBM. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) meminta pemerintah merubah skema penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk nelayan. Pasalnya, selama ini subsidi BBM untuk nelayan dinilai tidak tepat sasaran. Dari 2,5 juta kilo liter (KL) alokasi BBM subsidi untuk nelayan yang disalurkan pemerintah, hanya sekitar 800 ribuan KL yang sampai ke nelayan. Sisanya, tidak jelas penyalurannya.

“Subsidi BBM yang diberikan pemerintah kepada nelayan banyak yang tidak tepat sasaran. Itu terjadi karena alokasi BBM untuk nelayan menempel dengan alokasi untuk provinsi. Yang jadi masalah, mindset dari pemerintah provinsi tersebut lebih cenderung kedarat, sehingga prioritas bbm subsidi diberikan ke angkutan darat. Imbasnya, nelayan mendapatkan alokasi yang sangat kecil,” kata Ketua HNSI Yusuf Solichien usai acara silaturahmi pengurus HNSI,